Reses DPD RI, Ir.H. Darmansyah Husein Serap Aspirasi Masyarakat Petambang

BELITUNG TIMUR - Ir.H. Darmansyah Husein menggelar pertemuan dengan rstusan penambang rakyat di Kabupaten Belitung Timur yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, dimana pertemuan ini guna menyerap aspirasi berkenaan dengan tugas dan fungsinya selaku anggota DPD RI, bertempat di Fega Cafee Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, Selasa (9/1/2024).

Acara dibuka oleh Hasnandi pengurus DPC APRI Belitung Timur dan bertindak selaku moderator, didampingi Rudi Juniwira, ST selaku Ketua DPC APRI dan Amin Nur selaku wakil ketua DPC APRI memandu pertemuan tersebut yang dihadiri para petambang rakyat dengan memberikan kesempatan tanya jawab terkait pertambangan timah rakyat yang berada di WPR serta IUP bagi petambang timah rakyat di Belitung Timur khususnya.

Baca juga: Komitmen Calon Komisioner OJK Akan Diuji

Ir H. Darmansyah Husein mengatakan menampung keluhan aspirasi masyarakat penambang yang menjadi perjuangan mereka khususnya di bidang pertambangan rakyat bagaimana kita tahu bahwa kegiatan pertambangan ini sudah sangat lama di Kabupaten Belitung Timur oleh karena itu perlu carikan solusinya baik jangka panjang jangka pendek.

Baca juga: Andre Rosiade Minta Kemendag-BPKP Audit Investigasi Rantai Distribusi Minyak Goreng

" Iya kita dengarkan dulu aspirasinya apa gitu ya walaupun kita tahu juga barangkali ya, apa namanya dalam master plan ataupun dalam rencana kerja pemerintah juga ada masalah ini tetapi kan kadang-kadang antara yang digariskan dari atas dengan apa yang jelas sama masyarakat sering kali tidak sinkron tidak nyambung Oleh karena itu kami sebagai wakil masyarakat Bangka Belitung khususnya Belitung Timur ini di pusat (DPD RI-red) tentu saya perlu mesingkeronkan, ini semua supaya kebijakan pusat itu berdampak positif terhadap masyarakat" ujar Darmansyah kepada awak media.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR RI Santoso Minta Polri Tangkap Penimbun Minyak Goreng

Dikatakannya amanat undang-undang dasar kita bahwa sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan itu bisa tercapai.

" Tujuan besarnya ya pernik-perniknya tadi itu memperjuangkan bagaimana WPR (Wilayah Pertambahan Rakyat) bagaimana kemudian hak mereka untuk menambang di laut, itu kan semua harus diatur baik-baik supaya jangan ada clash (gesekan-red) jangan ada bentrokan antara kegiatan satu kelompok masyarakat, jangan masyarakat yang dibenturkan pemerintah harus juga menjadi pengatur, pemerintah itu kerjanya mengatur ya kan, aturlah baik-baik lewat kelompok-kelompok" ujar Pak Darman menjelaskan.

Baca juga: Wayan Sudirta: Pecandu Narkoba Jangan Dipenjara Tapi Rehabilitasi

Rudi ketua DPC APRI Belitung Timur APRI mengatakan APRI sebagaimana tujuan organisasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat penambang.

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Kemenkes Bertindak atas Pemecatan dr. Terawan oleh IDI

" Program kerja yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir ini yaitu sudah mengusulkan18 blok WPR dan itu sudah ditetapkan oleh kementerian SDM pada tanggal 14 Maret tahun 2003 kemarin, terdata anggota tetap sejumlah 280 orang, anggota tidak tetap sekitar 1060 orang, itu yang sudah terdata sampai dengan saat ini, kemudian terkait dengan kondisi pertambangan rakyat di Belitung Timur yang pertama penyerapan tenaga kerja dan kemanfaatannya dari 18 blok WPR terisi itu ada 670 unit TI (Tambang Inkofesional) kemudian ada 1470 unit Tl, dengan tenaga kerja utama itu dari jumlah unit TI yang ada itu kurang lebih 7000 orang, tenaga kerja ikutan dari kegiatan utamanya itu sebanyak 2000 orang" ujar Rudi.

Kemudian juga kata Rudi JW kemanfaatan semacam langsung juga rentetan ikutan dari kegiatan pertambangan, kemudian ada juga peningkatan dari sektor perekonomian terutama dari segi UMKM warung nasi toko-toko sparepart, bengkel-bengkel las dan toko kelontong ikut peningkatan perekonomiannya karena adanya penambang rakyat.

"Mencatat kalau kita lihat dari dana bagi hasil sumber daya alam khususnya dari royalti untuk Belitung Timur sendiri pada tahun 2001 itu sebesar realisasinya sebesar Rp58 miliar, kemudian tahun 2022 itu relasinya sebesar Rp182 miliar, nah ini kontribusinya sebagaimana yang dirilis juga oleh PT timah itu 30% dari PT timah dan 40-50 persennya ini kontribusi dari tambang rakyat. Jadi kalau dari angka-angka ini justru penambang rakyat lah yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan Daerah khusus namanya dana bagi hasil sektor SDA dari royalti, itu yang berhasil kami menghimpun data-datanya, kemudian dari segi produksi juga dari 18 WPR tadi itu produksi rata-rata per minggunya sekitar 300 sampai 450 ton atau perbulannya 1500 ton sampai 2000 ton perbulan" kata Rudi menjelaskan.

Kemudian juga dikataka Rudi JW, dari banyaknya jumlah meja goyang yang ada mencatat sebanyak 200 meja goyang yang tersebar di Belitung Timur, kemudian juga aspirasi yang kami sampaikan ke Pak Darmansyah sesuai dengan fungsi dan kewenangan beliau sebagai anggota DPD RI, beliau khusus fokus daerah terutama lingkup provinsi itu jadi sangat tepat bahwa kita menghadirkan beliau di sini mudah-mudahan bisa memperjuangkan aspirasi aspirasi penambang rakyat.

Baca juga: Yan Permenas Mandenas Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara

" Terkait lokasi yang ada potensi ini masih banyak yang belum diusulkan menjadi WPR nah kemarin saya cerita sedikit bahwa memang perjuangan mengusulkan itu memang cukup alot karena memang kita terkendala peraturan bahwa di peraturan itu terkait tata ruang itu hanya kesempatan untuk merubah wilayah pertambangan itu hanya satu kali lima tahun, nah karena kebijakan dari pemerintah pusat kemarin akhirnya WP yang sudah ditetapkan kemarin direvisi akhirnya tiga kabupaten itu diterbitkan" ujar Rudi.

Dikatakan Rudi JW bagaimana WPR ini bisa kembali diterbitkan atau ditetapkan oleh pemerintah itu yang pertama, kemudian 
IPR (izin pertambangan rakyat) itu belum bisa diproses alasannya kemarin ada dua dokumen yang belum diselesaikan oleh pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi yaitu dokumen pengelola IPR nya dan dokumen teknis lingkungan, nah kita memang belum menanyakan hal tersebut ke provinsi hambatannya sampai sejauh mana sekarang. Dampaknya kalau IPR belum bisa di terbitkan maka tata niaga timah rakyat ini belum ada pengaturannya sehingga berpotensi merugikan daerah penghasil (Beltim) dan harga bijih timah masih di kendalikan oleh pemilik modal" ungkap Rudi. , (Helmi M Fadhil).